Sejarah Kerajaan Majapahit Beserta Pemerintahan, Kehidupan Politik dan Kebudayaan
a. Berdirinya Kerajaan Majapahit
Ketika
Singasari jatuh ke tangan Jayakatwang, Raden Wijaya (menantu
Kertanegara) lari ke Madura. Atas bantuan Arya Wiraraja, ia diterima
kembali dengan baik oleh Jayakatwang dan diberi sebidang tanah di Tarik
(Mojokerto). Ketika tentara Kublai Khan menyerbu Singasari, Raden Wijaya
berpura-pura membantu menyerang Jayakatwang.
Namun,
setelah Jayakatwang dibunuh, Raden Wijaya berbalik menyerang tentara
Mongol dan berhasil mengusirnya. Setelah itu, Raden Wijaya mendirikan
Kerajaan Majapahit (1293) dan menobatkan dirinya dengan gelar Sri
Kertarajasa Jayawardhana.
b. Perkembangan politik Kerajaan Majapahit
1) Pemerintahan Kertarajasa
Untuk meredam kemungkinan terjadinya pemberontakan, Raden Wijaya (Kertarajasa) melakukan langkah-langkah sebagai berikut.
a) Mengawini
empat putri Kertanegara dengan tujuan mencegah terjadinya perebutan
kekuasaan antar anggota keluarga raja. Putri sulung Kertanegara, Dyah
Sri Tribhuaneswari, dijadikan permaisuri dan putra dari pernikahan
tersebut Jayanegara, dijadikan putra mahkota.
Putri bungsu
Kertanegara, Dyah Dewi Gayatri dijadikan Rajapatni. Dari putri ini,
Kertarajasa memiliki dua putri, Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani
diangkat menjadi Bhre Kahuripan dan Rajadewi Maharajasa diangkat menjadi
Bhre Daha. Adapun kedua putri Kertanegara lainnya yang dinikahi
Kertarajasa adalah Dyah Dewi Narendraduhita dan Dyah Dewi
Prajnaparamita. Dari kedua putri ini, Kertarajasa tidak mempunyai putra.
b)
Memberikan kedudukan dan hadiah yang pantas kepada para pendukungnya,
misalnya, Lurah Kudadu memperoleh tanah di Surabaya dan Arya Wiraraja
diberi kekuasaan atas daerah Lumajang sampai Blambangan.
Kepemimpinan
Kertarajasa yang cukup bijaksana menyebabkan kerajaan menjadi aman dan
tenteram. Ia wafat pada tahun 1309 dan dimakamkan di Simping (Blitar)
sebagai Syiwa dan di Antahpura (dalam kota Majapahit) sebagai Buddha.
Arca perwujudannya adalah Harikaya, yaitu Wisnu dan Syiwa digambarkan
dalam satu arca. Penggantinya adalah Jayanegara.
2) Pemerintahan Jayanegara
Jayanegara
(1309-1328) adalah raja Majapahit kedua yang naik takhta kerajaan
menggantikan Kertarajasa Jayawardhana (Raden Wijaya) pada tahun 1309 dan
memerintah sampai tahun 1328. Pada waktu naik takhta, Jayanegara baru
berusia 15 tahun. Menurut kitab Negarakertagama dan Pararaton, ia adalah
putra Kertarajasa dari Dara Petak atau putri Indreswari (selir).
Menurut sumber lain, ia adalah putra Kertarajasa dari Tribuaneswari
(permaisuri). Pada tahun 1269, ketika ayahnya masih memerintah,
Jayanegara dinobatkan menjadi raja muda (yuwaraja) di Kediri dengan nama
Abhiseka Sri Jayanegara.
Masa
pemerintahan Jayanegara dipenuhi pemberontakan akibat kepemimpinannya
kurang berwibawa dan kurang bijaksana. Pemberontakan-pemberontakan itu
sebagai berikut.
a) Pemberontakan Ranggalawe pada tahun 1231. Pemberontakan ini dapat dipadamkan pada tahun 1309.
b) Pemberontakan Lembu Sora pada tahun 1311.
c) Pemberontakan Juru Demung (1313) disusul Pemberontakan Gajah Biru.
d) Pemberontakan Nambi pada tahun 1319. Nambi adalah Rakryan Patih Majapahit sendiri.
e)
Pemberontakan Kuti pada tahun 1319. Pemberontakan ini adalah yang paling
besar dan berbahaya. Kuti berhasil menduduki ibu kota kerajaan sehingga
Jayanegara terpaksa melarikan diri ke daerah Bedander.
Jayanegara
kemudian dilindungi oleh pasukan Bhayangkari pimpinan Gajah Mada. Berkat
kepemimpinan Gajah Mada, Pemberontakan Kuti dapat dipadamkan. Namun,
meskipun berbagai pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan, Jayanegara
justru meninggal akibat dibunuh oleh salah seorang tabibnya yang
bernama Tanca. Ia lalu dimakamkan di candi Singgapura di Kapopongan.
3) Pemerintahan Tribhuwanatunggadewi
Oleh karena
Jayanegara tidak berputra, sementara Gayatri sebagai Rajapatni telah
menjadi biksuni, takhta Kerajaan Majapahit diserahkan kepada
Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhana (1328-1350) yang menjalankan
pemerintahan dibantu suaminya, Kertawardhana. Masa pemerintahan
Tribhuwanatunggadewi diwarnai permasalahan dalam negeri, yakni
meletusnya Pemberontakan Sadeng. Pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh
Gajah Mada yang pada saat itu baru saja diangkat menjadi Patih Daha.
4) Pemerintahan Hayam Wuruk
Tribhuwanatunggadewi
terpaksa turun takhta pada tahun 1350 sebab Rajapatni Dyah Dewi Gayatri
wafat. Penggantinya adalah putranya yang bernama Hayam Wuruk yang lahir
pada tahun 1334. Hayam Wuruk naik takhta pada usia 16 tahun dengan
gelar Rajasanegara. Dalam menjalankan pemerintahan, ia didampingi oleh
Mahapatih Gajah Mada.
Gajah Mada
diangkat menjadi mahapatih di Majapahit pada tahun 1331. Upacara
pelantikannya merupakan suatu persidangan besar yang dihadiri oleh para
menteri dan pejabat-pejabat utama. Dalam upacara pelantikan tersebut,
Gajah Mada mengucapkan sumpahnya yang terkenal dengan nama Sumpah
Palapa, berisi tekadnya untuk mempersatukan Nusantara di bawah naungan
Majapahit.
Dalam
pelaksanaan sumpahnya tersebut, Gajah Mada dibantu oleh Adityawarman dan
Pu Nala. Gajah Mada mengawali langkahnya dengan menaklukkan Bali
dibantu Adityawarman. Setelah menguasai Bali, Gajah Mada memperluas
langkahnya untuk menaklukkan Kalimantan, Nusa Tenggara, dan beberapa
wilayah di Semenanjung Malaka.
Usaha Gajah
Mada untuk mewujudkan gagasan Nusantara banyak mendapat kesulitan. Di
antaranya adalah Peristiwa Bubat yang memaksanya menggunakan jalan
kekerasan untuk menyelesaikannya.
Peristiwa
Bubat diawali dengan keinginan Hayam Wuruk menikahi Dyah Pitaloka, putri
Raja Sunda. Gajah Mada menghendaki agar putri Sunda itu diserahkan
kepada Hayam Wuruk sebagai tanda tunduk Raja Sunda kepada Majapahit.
Tentu saja keinginan ini ditolak oleh Sri Baduga Maharaja, ayah dari
Dyah Pitaloka. Terjadilah pertempuran yang mengakibatkan seluruh
keluarga Raja Sunda berikut putrinya itu gugur.
Dalam kitab
Negarakertagama disebutkan bahwa pada zaman Hayam Wuruk, Kerajaan
Majapahit mengalami masa kejayaan dan memiliki wilayah yang sangat luas.
Luas kekuasaan Majapahit pada saat itu hampir sama dengan luas negara
Republik Indonesia sekarang.
Namun,
sepeninggal Gajah Mada yang wafat pada tahun 1364, Hayam Wuruk tidak
berhasil mendapatkan penggantinya yang setara. Kerajaan Majapahit pun
mulai mengalami kemunduran.
Kondisi
Majapahit berada di ambang kehancuran ketika Hayam Wuruk juga wafat pada
tahun 1389. Sepeninggalnya, Majapahit sering dilanda perang saudara dan
satu per satu daerah kekuasaan Majapahit pun melepaskan diri. Seiring
dengan itu, muncul kerajaan-kerajaan Islam di pesisir. Pada tahun 1526,
Kerajaan Majapahit runtuh setelah diserbu oleh pasukan Islam dari Demak
di bawah pimpinan Raden Patah.
c. Struktur pemerintahan Kerajaan Majapahit
Dalam
struktur pemerintahan di Majapahit, raja dianggap sebagai penjelmaan
dewa dan memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Roda
pemerintahan dijalankan raja dibantu oleh putra raja, kerabat raja, dan
beberapa pejabat pemerintah.
Sebelum
menduduki jabatan raja, putra mahkota biasanya diberi kekuasaan sebagai
raja muda (Rajakumara atau Yuwaraja). Contohnya, sebelum dinobatkan
menjadi raja, Hayam Wuruk lebih dahulu diangkat sebagai Rajakumara yang
berkedudukan di Jimna. Raja juga dibantu oleh dewan pertimbangan
kerajaan atau Bhatara Saptaprabu. Tugas lembaga ini adalah memberikan
pertimbangan-pertimbangan kepada raja.
Anggota
dewan ini adalah para sanak saudara raja. Untuk masalah-masalah
keagamaan, raja dibantu oleh dewan yang disebut Dharmadyaksa.
Dharmadyaksa ri Kasainan bertugas menangani urusan agama Syiwa dan
Dharmadyaksa ri Kasogatan bertugas menangani urusan agama Buddha. Para
pejabat keagamaan ini dibantu oleh tujuh Dharma Upapati, yaitu Sang
Panget i Tirwan, i Kandamulri, i Mangkuri, i Paratan, i Jambi, i
Kandangan Rase, dan i Kandangan Atuha. Selain sebagai pejabat keagamaan,
mereka juga merupakan kelompok cendekiawan.
Tiga lembaga pemerintahan tingkat atas di Majapahit sebagai berikut.
1) Sapta
Prabu, merupakan sebuah dewan kerajaan. Anggota dewan ini adalah
keluarga raja yang bertugas mengurusi soal keluarga raja, penggantian
mahkota, dan urusan-urusan negara yang berhubungan dengan kebijaksanaan
negara.
2) Dewan
Menteri Besar, menerima perintah raja. Anggotanya berjumlah lima orang
dan dipimpin oleh Mahapatih Gajah Mada. Dewan ini bertugas mengepalai
urusan tata negara merangkap urusan angkatan perang dan kebijaksanaan.
3) Dewan Menteri Kecil, melanjutkan perintah raja. Beranggotakan tiga orang dan bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan raja.
Di tingkat
tengah terdapat pemerintahan daerah yang dikepalai oleh bupati. Daerah
ini biasanya disebut mancanegara. Adapun di tingkat bawah terdapat
pemerintahan desa yang dikepalai seorang kepala desa. Di samping itu,
masih ada jabatan raja-raja daerah atau disebut Paduka Bhatara. Mereka
memerintah negara-negara daerah jajahan dibantu sejumlah pejabat daerah.
Raja Majapahit juga dibantu oleh tiga mahamenteri, yakni i Hino, i
Halu, dan i Sirikan. Biasanya yang diangkat untuk menduduki jabatan ini
adalah putra raja.
Mahamenteri i
Hino memiliki kedudukan paling tinggi karena di samping memiliki
hubungan erat dengan raja, ia juga dapat mengeluarkan prasasti-prasasti.
Para maha menteri ini dibantu oleh para Rakryan Mantri atau sekelompok
pejabat tinggi kerajaan yang merupakan badan pelaksana pemerintahan.
Badan ini terdiri atas lima orang, yaitu Patih Amangkubumi, Rakyan
Tumenggung, Rakryan Demung, Rakryan Rangga, dan Rakryan Kanuruhan.
Kelima pejabat ini disebut Sang Panca ri Wilwatikta atau Mantri
Amancanegara.
d. Kehidupan kebudayaan Kerajaan Majapahit
Zaman
Majapahit menghasilkan banyak karya sastra. Periodisasi sastra masa
Majapahit dibedakan menjadi dua, yaitu sastra zaman Majapahit awal dan
sastra zaman Majapahit akhir. Karya sastra zaman Majapahit awal adalah
kitab Negarakertagama karangan Mpu Prapanca (1365), kitab Sutasoma
karangan Mpu Tantular, kitab Arjuna Wiwaha karangan Mpu Tantular, kitab
Kunjarakama (anonim), dan kitab Parthayajna (anonim).
Karya sastra
zaman Majapahit akhir ditulis dengan bahasa Jawa dalam bentuk tembang
(kidung) dan gancaran (prosa). Karya-karya sastra pada zaman ini adalah
kitab Pararaton yang berisi tentang riwayat raja-raja Majapahit, kitab
Sundayana berisi tentang Peristiwa Bubat, kitab Surandaka menceritakan
tentang Pemberontakan Sora di Lumajang, kitab Ranggalawe tentang
Pemberontaan Ranggalawe dari Tuban, kitab Panji Wijayakrama berisi
tentang riwayat Raden Wijaya, kitab Vsana Jawa menceritakan tentang
penaklukkan Bali oleh Gajah Mada, kitab Usana Bali mengisahkan tentang
kekacauan Bali akibat keganasan Maya Danawa, kitab Pamancangah, kitab
Panggelaran, kitab Calon Arang, dan kitab Korawasrama.
Jenis
peninggalan kebudayaan yang lain dari Kerajaan Majapahit adalah candi.
Candi-candi peninggalan Majapahit, antara lain, candi Sumberjati, candi
Sanggapura, candi Panataran, dan candi Pari di dekat Porong. Candi Pari
memiliki keistimewaan, yaitu arsitekturnya memperlihatkan adanya langgam
bangunan dari Campa.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar