Kondisi Ekonomi dan Politik Indonesia Sebelum Reformasi
- Reformasi merupakan perubahan yang radikal dan menyeluruh untuk
perbaikan. Perubahan yang mendasar atas paradigma baru atau kerangka
berpikir baru yang dijiwai oleh suatu pandangan keterbukaan dan
transparansi merupakan tuntutan dalam era reformasi.
Reformasi
menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional dalam berbagai
bidang kehidupan. Ketika terjadi krisis ekonomi, politik, hukum dan
krisis kepercayan, maka seluruh rakyat mendukung adanya reformasi dan
menghendaki adanya pergantian pemimpin yang diharapkan dapat membawa
perubahan Indonesia di segala bidang ke arah yang lebih baik.
Perkembangan Politik Pasca Pemilu 1997
Di
tengah-tengah perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara terjadilah
ganjalan dalam kehidupan berpolitik menjelang Pemilu 1997 disebabkan
adanya peristiwa 27 Juli 1996, yaitu adanya kerusuhan dan perusakan
gedung DPP PDI yang membawa korban jiwa dan harta.
Tekanan
pemerintah Orba terhadap oposisi sangat besar dengan adanya tiga
kekuatan politik yakni PPP, GOLKAR, PDI, dan dilarang mendirikan partai
politik lain. Hal ini berkaitan dengan diberlakukan paket UU Politik,
yaitu:
2. UU No. 2
Tahun 1985 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPRD yang
kemudian disempurnakan menjadi UU No 5 Tahun 1995,
3. UU No. 3 tahun 1985 tentang Partai Politik dan Golongan Karya,
4. UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pertikaian
sosial dan kekerasan politik terus berlangsung dalam masyarakat
sepanjang tahun 1996, kerusuhan meletus di Situbondo, Jawa Timur Oktober
1996. Kerusuhan serupa terjadi di Tasikmalaya, Jawa Barat Desember
1996, kemudian di berbagai daerah di Indonesia.
Pemilu 1997,
dengan hasil Golkar sebagai pemenang mutlak. Hal ini berarti dukungan
mutlak kepada Soeharto makin besar untuk menjadi presiden lagi di
Indonesia dalam sidang MPR 1998. Pencalonan kembali Soeharto menjadi
presiden tidak dapat dipisahkan dengan komposisi anggota DPR/MPR yang
mengandung nepotisme yang tinggi bahkan hampir semua putra-putrinya
tampil dalam lembaga negara ini. Terpilihnya kembali Soeharto menjadi
Presiden RI dan kemudian membentuk Kabinet Pembangunan VII yang penuh
dengan ciri nepotisme dan kolusi. Mahasiswa dan golongan intelektual
mengadakan protes terhadap pelaksanaan pemerintahan ini.
Di samping
hal tersebut di atas sejak 1997 Indonesia terkena imbas krisis moneter
di Asia Tenggara. Sistem ekonomi Indonesia yang lemah tidak mampu
mengatasi krisis, bahkan kurs rupiah pada 1 Agustus 1997 dari Rp 2.575;
menjadi Rp 5.000; per dolar Amerika. Ketika nilai tukar makin memburuk,
krisis lain menyusul yakni pada akhir tahun 1997 pemerintah melikuidasi
16 bank. Kemudian disusul membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional
(BPPN) yang bertugas mengawasi 40 bank bermasalah.
Kepercayaan
dunia terhadap kepemimpinan Soeharto makin menurun. Pada April 1998, 7
bank dibekukan operasinya dan nilai rupiah terus melemah sampai Rp10.000
perdolar. Hal ini menyebabkan terjadinya aksi mahasiswa di berbagai
kota di seluruh Indonesia.
Keadaan
makin kacau ketika pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM dan ongkos
angkutan. Tanggal 4 Mei 1998 aksi anti Soeharto makin meluas, bahkan
pada tanggal 12 Mei 1998 aksi mahasiswa Trisakti berubah menjadi
bentrokan fisik yang membawa 4 korban meninggal yakni Elang Mulia, Hari
Hartanto, Hendriawan, dan Hafiadin Royan.
Demikianlah Materi Kondisi Ekonomi dan Politik Indonesia Sebelum Reformasi. Semoga bermanfaat.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar